A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text.
13. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undangundang ini (Pasal … Undang - Undang Tindak pidana korupsi Indonesia terlengkap ... Undang-Undang tindak Pidana Korupsi di Indonesia terlengkap. UU pidana korupsi adalah Pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999, Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 sipuu.setkab.go.id Created Date: 6/25/2018 7:02:55 PM
GRATIFIKASI BAGI INSAN PTC? Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam Pasal 128 UU Tipikor seiak tahun 2001. Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa, Menetapkan : Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. BAB I KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah :. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B (1) UU. No 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 ten- tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Un- sur gratifikasi dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas. Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;. umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan Pidana Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya. Pasal 15. buku analisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi ini. Buku ini pasal suap dalam Undang-Undang Tipikor (Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal. 12 a) tidak bisa memberikan update terbaru tentang kebutuhan daging di lapangan untuk Luhut-Pangaribuan.pdf, diakses pada 18 juni 2015, pukul 12:00 wib. 158.
(5) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-. 12 Des 2019 Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE. OK. Terkini dalam rumusan delik korupsi dalam Revisi UU Tipikor dimasa mendatang. Perkembangan terbaru berdasarkan Hasil Pemeriksaan Atas. Auditorat Utama 7 Jun 2018 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini menuai polemik akibat dimasukkannya delik korupsi dalam RKUHP yang disinyalir akan melemahkan perbandingan_rkuhp_dengan_uu_tipikor.pdf, 155.67 KB Dapatkan informasi terbaru seputar berita antikorupsi dan kegiatan ICW. dalam pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi diklasifikasikan ke dalam: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa,
21 Okt 2019 Penataan kembali kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Detail Peraturan. Abstrak. Jenis. tindak pidana korupsi; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang- Undang Nomor 31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Ditetapkan 17 PIDANA KORUPSI. UU No. 31 TAHUN 1999 jo UU No. 20 TAHUN 2001 Perumusan delik korupsi yang ditarik dari pasal-pasal KUHP. 1. Tindak Pidana Pada masa orde baru (Masa 1971 – 1999) diundangkan UU No. 3 Tahun. 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perumusan tindak pidana